Sleman,  – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar, meresmikan Dapur Sentra Pemasok Pangan Gotong Royong (SPPG) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tridadi Makmur di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian yang berlangsung pada Jumat (9/5/2025) ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memberdayakan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Menko Muhaimin menekankan bahwa kehadiran Dapur SPPG ini, terutama yang dikelola oleh BUMDes, merupakan momentum krusial bagi BUMDes di seluruh Indonesia untuk mengambil peran strategis. Menurutnya, Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa jika dikelola dengan baik melalui BUMDes.

“Program Makan Bergizi Gratis ini dapat menjadi momentum bagi BUMDes untuk mengembangkan ekosistem ekonomi sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa,” ujar Muhaimin Iskandar saat meninjau langsung operasional dapur dan mengecek kualitas makanan yang disiapkan.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa peran BUMDes dalam Program MBG sangatlah luas dan dapat menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal. Salah satu peran utama adalah sebagai pengelola Dapur SPPG itu sendiri. Dengan mengelola dapur, BUMDes dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

“Ibu-ibu yang bekerja, tenaga kerja, proses rekrutmen tenaga kerja ini juga pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat setempat,” jelas Muhaimin.

Selain itu, BUMDes juga memiliki peluang besar untuk menjadi pemasok utama bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh Dapur SPPG. Ini membuka kesempatan bagi BUMDes untuk menjalin kerja sama dengan para petani, peternak, dan produsen pangan lokal lainnya di wilayah mereka. Dengan demikian, rantai pasok akan menjadi lebih pendek, produk yang digunakan lebih segar, dan kesejahteraan para pelaku usaha di desa pun turut terangkat.

“Tidak hanya itu, supplier bahan pokok menjadi salah satu kesempatan terjalin kerjasama antara BUMDes dengan SPPG ini. Teman-teman di BUMDes dan SPPG dapat bekerja sama,” tambahnya.

Kehadiran Dapur SPPG yang dikelola oleh BUMDes Tridadi Makmur ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi desa-desa lain. Keterlibatan aktif BUMDes dinilai mampu memastikan bahwa manfaat dari Program MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh seluruh ekosistem ekonomi di desa.

Menko Muhaimin juga memberikan apresiasi kepada BUMDes Tridadi Makmur yang telah berhasil mengambil inisiatif dan menjalankan Dapur SPPG ini. Ia berharap semakin banyak BUMDes yang terinspirasi dan mampu mereplikasi kesuksesan serupa.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut baik inisiatif pendirian Dapur SPPG oleh BUMDes. Ia mengungkapkan bahwa BGN masih memiliki target besar dalam penyediaan infrastruktur pendukung Program MBG.

“Badan Gizi Nasional masih membutuhkan sekitar 28.000 dapur SPPG yang harus dibangun. Nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 dapur SPPG, sehingga ¹ untuk mencapai target 28.000 itu kita mengharapkan kemitraan dari berbagai pihak,” ungkap Dadan.   

Kemitraan dengan BUMDes, menurutnya, menjadi salah satu solusi strategis untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Keterlibatan BUMDes tidak hanya membantu dalam penyediaan fisik dapur, tetapi juga dalam operasional sehari-hari dan penjaminan kualitas makanan yang disajikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri dijadwalkan akan dimulai secara nasional pada 6 Januari 2025. Dengan adanya Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah dan dikelola secara profesional oleh BUMDes, diharapkan program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan dampak ganda: peningkatan gizi generasi penerus bangsa dan penguatan ekonomi pedesaan. Peresmian Dapur SPPG di Sleman ini menjadi simbol optimisme pemerintah terhadap peran sentral desa dan BUMDes dalam agenda pembangunan nasional.